Gowa, 4 Agustus 2025 — Dosen dan mahasiswa dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI), Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar turut ambil bagian dalam Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan RI.

Kegiatan ini bertempat di Ruang Teater Lantai 2, Menara Pinisi, Universitas Negeri Makassar, dan berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025, mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai. Diskusi publik ini menjadi forum penting dalam rangka menjaring kritik dan masukan substantif dari berbagai pemangku kepentingan, terutama kalangan akademisi, terhadap draf buku sejarah nasional yang tengah disusun oleh pemerintah pusat.

Buku Sejarah Indonesia 2025 ini disusun dengan visi untuk memperkaya khazanah sejarah nasional, tidak hanya dari sisi data dan fakta, tetapi juga dari perspektif, metodologi, dan interpretasi sejarah yang relevan dengan perkembangan zaman. Direktorat Sejarah dan Permuseuman menargetkan buku ini dapat menjadi rujukan penting dalam membentuk kesadaran sejarah bangsa, khususnya dalam lanskap global yang terus berubah.

Kehadiran dosen dan mahasiswa SPI dalam forum ini merupakan bentuk partisipasi aktif sivitas akademika UIN Alauddin Makassar dalam pembangunan narasi sejarah nasional yang lebih inklusif dan representatif. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, namun juga aktif berdiskusi dan memberikan pandangan kritis terhadap materi draf yang dipaparkan. Beberapa catatan yang disampaikan antara lain menyoroti pentingnya mewakilkan sejarah Islam Nusantara dan peran lokalitas seperti Sulawesi Selatan dalam narasi sejarah nasional.

Dengan partisipasi ini, Prodi SPI UIN Alauddin Makassar mempertegas komitmennya dalam kontribusi keilmuan sejarah, baik dalam bentuk penelitian, publikasi, maupun keterlibatan aktif dalam proses penyusunan sejarah nasional. Diharapkan, kegiatan ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih luas antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam membentuk kesadaran sejarah yang kuat dan berimbang.